Rabu, 08 September 2010

Asuransi Jiwa

Pada umumnya hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya makin banyak permintaan akan asuransi jiwa. Dua kemungkinan darurat yang dihadapi setiap orang dalam hidup adalah mati terlalu dini atau hidup terlalu lama. Orang mungkin hidup terlalu lama sehingga melalui produktivitas keungangannya/kemampuannya menyediakan kebutuhan ekonominya. Kemungkinan darurat pertama adalah kematian fisik. Asuransi jiwa merupakan alat keuangan untuk menyediakan dana bagi pemeliharaan ahli waris dan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal. Kemungkinan darurat kedua adalah kematian ekonomi.

Asuransi jiwa juga merupakan suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (premature death) dari anggota - anggota itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing - masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untungnya (benefits) kepada ahli waris anggota yang meninggal. Apa yang disebut ”asuransi jiwa” itu lebih realities dinamakan ”asuransi kematian”, namun kebiasaan telah memberinya nama asuransi jiwa yaitu perjanjian untuk perlindungan terhadap kerugian keuangan karena kematian. Titik perhatian asuransi jiwa adalah hidup manusia. Asuransi jiwa menyediakan lembaga bagi orang - orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan keungan bagi keluarganya dan/atau bagi perusahaannya.

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada ”unsur waktu/time”, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Dalam KUH Dagang (KUHD) yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari 7 (tujuh) pasal yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal - pasal ini termuat dalam buku I titel 10 bagian 3.
Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa menyatakan bahwa: ”Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian.”
Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang - undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992:
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:
1. Asuransi kerugian (loss insurance), dapat diketahul dan rumusan: “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.”
2. Asuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan: “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”
Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (2). Apabila Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah: ”Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.”

Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan asuransi jiwa selanjutnya.
Sebelum berlakunya Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalam Ordonantie op het Levensverzekering Bedrijf (Staatsblad Nomor 101 Tahun 1941). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf Ordonansi tersebut: Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi yang herhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, rensuransi termasuk di dalamnya, sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa.
Dalam Pasal 27 Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka Ordonantie op het Levens Verzekering Bedrijf dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan ‘undang - undang ini’ adalah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membahas asuransi jiwa berdasarkan Ordonansi ini karena sudah tidak berlaku lagi, dan pengertian asuransi jiwa sudah tercakup dalam Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992.
Selain defenisi/pengertian formil yang terdapat dalam undang - undang ada juga pendapat ahli hukum yang memberikan defenisi asuransi jiwa dimaksud. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutipnya dari pendapat Molengraff, berpendapat:
Bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua - duanya dengan cara digantungkan pada masih hidupnya atau meninggalnya seorang atau lebih.

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro pada pasal 1a Bab I Stb. 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut:
Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.

Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi jiwa dapat diartikan sebagai berikut:
Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.

Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti. Yang disebutkan di dalam perjanjian, baik karena pengambil asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan, atau valiteit seorang tertanggung.

Para sarjana tersebut menggunakan beberapa istilah bagi asuransi jiwa, misalnya ada yang menyebutnya dengan istilah asuransi jiwa, pertanggungan jiwa, maupun sommen verzekering. Namun kesemuanya itu adalah sama, hanya istilah saja yang berbeda. Dari rumusan yang diberikan oleh para sarjana tersebut, Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian yang lebih luas, bukan hanya asuransi jiwa (sejumlah uang) tapi juga mencakup asuransi kerugian.

Dari rumusan yang diberikan para sarjana tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian dari asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menerima premi sebagai akibat pengalihan risiko yang berhubungan dengan hidup matinya tertanggung.
Kemudian dapat dilihat makna asuransi jiwa dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, dan segi finansial.

Dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Dari pengertian di atas dengan membayar premi setiap tahun atau selama jangka waktu terbatas, seorang tertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan, yaitu:
1. Pada hari tua tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.
2. Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sebagai santunan biaya hidup.
3. Bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap (biaya pengobatan).
Kemudian dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu.

Sedangkan dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha untuk mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal. Namun usaha manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung risiko. Jadi pada hakikatnya asuransi jiwa merupakan pelimpahan risiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan yang diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung.
Kemudian dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat - surat berharga (saham, obligasi), dalam aktiva tetap seperti kantor dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan.

Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam asuransi jiwa. Ataupun dengan kata lain bahwa walaupun defenisi di atas berbeda dari bahasa yang digunakan namun pada prinsipnya adalah sama, dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang bertujuan untuk mengatsi risiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

Penggolongan Asuransi

Asuransi dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sifat pelaksanaannya, ada dua bentuk asuransi:
a. Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang pada prinsipnya dilakukan dengan cara sukarela, dimana semata - mata dilakukan atas keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang diasuransikan tersebut. Misalnya asuransi kecelakan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.
b. Asuransi wajib, merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak - pihak yang terkait, dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya asuransi tenaga kerja.
2. Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian:
a. Usaha asuransi, yang dapat digolongkan lagi menjadi:
1) Asuransi kerugian atau adalah usaha yang memberikan jasa - jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2) Asuransi jiwa atau adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalmya seorang yang dipertanggungkan.
3) Reasuransi atau adalah pertanggungan atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi suatu sistem penyebaran resiko, dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada yang lain.
b. Usaha Penunjang Asuransi, yang dapat digolongkan lagi menjadi:
1) Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan pemyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2) Pialang reasuransi adalah yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3) Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
4) Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria.
5) Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
3. Menurut The Chartered Insurance Institute, London:
a. Asuransi harta atau property insurance adalah asuransi untuk semua milik yang berupa harta benda, yang memiliki resiko atau bahaya kebakaran kecurigaan, tenggelam di laut, misalnya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi penerbangan, asuransi kecelakaan;
b. Asuransi tanggung gugat atau liability insurance adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kergian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung;
c. Asuransi jiwa atau life insurance;
d. Asuransi kerugian atau general insurance;
e. Reasuransi atau reinsurance.

Prinsip-Prinsip Asuransi

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI


Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini bertujuan agar sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Prinsip - prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:
1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Principle of Insurable Interest)
Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD, yang menentukan bahwa:
Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut. Dalam hal tidak ada kepentingan, maka penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD di atas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian.
Pada saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan. Permasalahan akan timbul apabila unsur kepentingan tersebut tidak dapat dibuktikan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.
KUHD sendiri tidak memberikan rumusan secara otentik mengenai penjabaran unsur kepentingan di atas. Dengan demikian pencarian penjabaran unsur beralih kepada doktrin. Menurut Molengraff seperti dikutip Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan dikutip kembali oleh Sastrawidjaja dan Endang, mengatakan bahwa, pokok pertanggungan adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu, akan tetapi pendapat beliau tersebut diperluas dengan perkataan: juga termasuk segala pengeluaran-pengeluaran yang mungkin harus dilakukan.
Apabila disimpulkan pendapat Molengraff mengenai kepentingan itu mempunyai pengertian yang luas, yaitu baik kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun mengenai kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Pasal 268 KUHD tentang syarat - syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai kepentingan yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang, sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa anak dan istri, dan lain-lain.
2. Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Goodfaith)
Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangatlah penting. Tertanggung dengan itikad baik dan secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik ini harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), termasuk dalam perjanjian asuransi.
Dalam perjanjian asuransi, banyak pasal-pasal dalam KUHD yang dapat disimpulkan mengandung itikad baik. Pasal - pasal itu antara lain 251, 252, 277 KUHD. Tetapi yang paling dikenal orang adalah pasal 251 KUHD, yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersebut, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Sayangnya dalam pasal tersebut, tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 251 KUHD terlalu memberatkan tertanggung.
3. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity)
Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita oleh tertanggung. Tujuan prinsip ganti rugi atau indemnitas adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung pada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sungguh - sungguh dialaminya, bukan untuk mendapatkan keuntungan.
Pasal 253 KUHD mengatur prinsip ganti rugi. Pasal - pasal yang ada kaitannya dengan prinsip ganti rugi antara lain pasal 246, 250, 252, 253, 277, 278, 280, 284.
Pasal 252 KUHD menentukan bahwa: “Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan - ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut.”
Ketentuan di atas memberi pengaturan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai yang penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Namun dalam pasal 252 KUHD di atas juga ada pengecualian untuk diadakannya asuransi berganda berdasarkan undang - undang.
Beberapa penulis berpendapat bahwa asuransi berganda yang dikecualikan oleh pasal 252 KUHD itu adalah asuransi berganda sesuai dengan ketentuan pasal 277 KUHD, yang menentukan bahwa:
a. Apabila berbagai pertanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu - satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan pertama itulah yang mengikat, sedangkan para penanggung berikutnya dibebaskan.
b. Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan yang berikut itu.

Menurut pasal 277 KUHD, jika terjadi perjanjian yang berhubungan dengan asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama, dan harga pertanggungan penuh telah ada pada penanggung yang pertama, maka penanggung kedua dibebaskan. Penanggung kedua hanya bertanggung jawab untuk pemenuhan kekurangan harga pertanggungan apabila dalam pertanggungan pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya.
Dengan demikian, pasal 252 KUHD bertujuan untuk mencegah adanya penggantian kerugian yang menjadi melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan.
Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas imdemnitas ini, yang hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi serjumlah uang, ganti rugi tidak ditimbangkan dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya, sebab pada asuransi sejumlah uang, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.
4. Prinsip Subrogasi (Principle of Subrogation)
Apabila terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dalam perjanjian asuransi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi, apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak, maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu. Penggantian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri, yaitu asas indemnitas dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya, apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan seperti itu, undang - undang mengaturnya dalam pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa:
Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya tehadap orang - orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat mertugikan si penanggung terhadap orang - orang ketiga.

Dengan adanya ketentuan demikian, berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak - haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi, subrogasi berdasarkan undang - undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yaitu:
a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak - hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga;
b. Hak - hak itu adalah karena timbulnya kerugian.
Subrogasi asuransi ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang, oleh karena dalam asuransi sejumlah uang, jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi.
5. Prinsip Sebab Akibat (Principle of Proximate Cause)
Kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung timbul apabila peristiwa yang menjadi sebab adanya kerugian itu dijamin oleh polis. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Terlebih - lebih apabila peristiwanya banyak, sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian.
Dalam hal ini, ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi, yaitu:
a. Pendapat menurut peradilan di Inggris, yang menyatakan bahwa sebab dari kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima.
b. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungan, sebab itu tiap - tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa ikut melenyapkan kerugian itu. Dalam perkataan lain ialah tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sinequanon terhadap kerugian itu.
c. Causa remota: bahwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab adequate” yang mengemukakan: bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman yang harus menimbulkan kerugian itu.
Jadi dengan demikian, berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausul All Risks, yaitu polis yang menanggung semua resiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (pasal 276 KUHD).
6. Prinsip Kontribusi (Principle of Contribution)
Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing - masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (double insurance) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 278 KUHD.