Rabu, 08 September 2010

Prinsip-Prinsip Asuransi

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI


Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini bertujuan agar sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Prinsip - prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:
1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Principle of Insurable Interest)
Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD, yang menentukan bahwa:
Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut. Dalam hal tidak ada kepentingan, maka penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD di atas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian.
Pada saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan. Permasalahan akan timbul apabila unsur kepentingan tersebut tidak dapat dibuktikan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.
KUHD sendiri tidak memberikan rumusan secara otentik mengenai penjabaran unsur kepentingan di atas. Dengan demikian pencarian penjabaran unsur beralih kepada doktrin. Menurut Molengraff seperti dikutip Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan dikutip kembali oleh Sastrawidjaja dan Endang, mengatakan bahwa, pokok pertanggungan adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu, akan tetapi pendapat beliau tersebut diperluas dengan perkataan: juga termasuk segala pengeluaran-pengeluaran yang mungkin harus dilakukan.
Apabila disimpulkan pendapat Molengraff mengenai kepentingan itu mempunyai pengertian yang luas, yaitu baik kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun mengenai kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Pasal 268 KUHD tentang syarat - syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai kepentingan yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang, sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa anak dan istri, dan lain-lain.
2. Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost Goodfaith)
Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangatlah penting. Tertanggung dengan itikad baik dan secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik ini harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), termasuk dalam perjanjian asuransi.
Dalam perjanjian asuransi, banyak pasal-pasal dalam KUHD yang dapat disimpulkan mengandung itikad baik. Pasal - pasal itu antara lain 251, 252, 277 KUHD. Tetapi yang paling dikenal orang adalah pasal 251 KUHD, yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersebut, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Sayangnya dalam pasal tersebut, tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 251 KUHD terlalu memberatkan tertanggung.
3. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity)
Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita oleh tertanggung. Tujuan prinsip ganti rugi atau indemnitas adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung pada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sungguh - sungguh dialaminya, bukan untuk mendapatkan keuntungan.
Pasal 253 KUHD mengatur prinsip ganti rugi. Pasal - pasal yang ada kaitannya dengan prinsip ganti rugi antara lain pasal 246, 250, 252, 253, 277, 278, 280, 284.
Pasal 252 KUHD menentukan bahwa: “Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan - ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut.”
Ketentuan di atas memberi pengaturan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai yang penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Namun dalam pasal 252 KUHD di atas juga ada pengecualian untuk diadakannya asuransi berganda berdasarkan undang - undang.
Beberapa penulis berpendapat bahwa asuransi berganda yang dikecualikan oleh pasal 252 KUHD itu adalah asuransi berganda sesuai dengan ketentuan pasal 277 KUHD, yang menentukan bahwa:
a. Apabila berbagai pertanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu - satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan pertama itulah yang mengikat, sedangkan para penanggung berikutnya dibebaskan.
b. Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan yang berikut itu.

Menurut pasal 277 KUHD, jika terjadi perjanjian yang berhubungan dengan asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama, dan harga pertanggungan penuh telah ada pada penanggung yang pertama, maka penanggung kedua dibebaskan. Penanggung kedua hanya bertanggung jawab untuk pemenuhan kekurangan harga pertanggungan apabila dalam pertanggungan pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya.
Dengan demikian, pasal 252 KUHD bertujuan untuk mencegah adanya penggantian kerugian yang menjadi melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan.
Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas imdemnitas ini, yang hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi serjumlah uang, ganti rugi tidak ditimbangkan dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita, akan tetapi uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya, sebab pada asuransi sejumlah uang, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.
4. Prinsip Subrogasi (Principle of Subrogation)
Apabila terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dalam perjanjian asuransi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi, apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak, maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu. Penggantian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri, yaitu asas indemnitas dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya, apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan seperti itu, undang - undang mengaturnya dalam pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa:
Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya tehadap orang - orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat mertugikan si penanggung terhadap orang - orang ketiga.

Dengan adanya ketentuan demikian, berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak - haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi, subrogasi berdasarkan undang - undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yaitu:
a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak - hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga;
b. Hak - hak itu adalah karena timbulnya kerugian.
Subrogasi asuransi ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang, oleh karena dalam asuransi sejumlah uang, jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi.
5. Prinsip Sebab Akibat (Principle of Proximate Cause)
Kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung timbul apabila peristiwa yang menjadi sebab adanya kerugian itu dijamin oleh polis. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis. Terlebih - lebih apabila peristiwanya banyak, sehingga sulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian.
Dalam hal ini, ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi, yaitu:
a. Pendapat menurut peradilan di Inggris, yang menyatakan bahwa sebab dari kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima.
b. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggungan, sebab itu tiap - tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa ikut melenyapkan kerugian itu. Dalam perkataan lain ialah tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sinequanon terhadap kerugian itu.
c. Causa remota: bahwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab adequate” yang mengemukakan: bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman yang harus menimbulkan kerugian itu.
Jadi dengan demikian, berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung kecuali kalau polis dengan klausul All Risks, yaitu polis yang menanggung semua resiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung (pasal 276 KUHD).
6. Prinsip Kontribusi (Principle of Contribution)
Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing - masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (double insurance) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 278 KUHD.

1 komentar: